Ada satu pola yang terus saya lihat dalam proyek industri: masalah besar jarang lahir dari satu keputusan dramatis. Biasanya, ia tumbuh dari detail-detail kecil yang dianggap aman, lalu dibiarkan lolos dari radar. Karena itu, sebelum bicara jadwal, vendor, atau gambar kerja, saya lebih dulu menata cara berpikir tim terhadap ketidakpastian. Salah satu referensi yang relevan […]
Tag Archives: kepatuhan-perizinan
Pasar properti punya satu kebiasaan yang konsisten: begitu ada insentif, jumlah inquiry naik—tetapi kualitasnya tidak selalu ikut naik. Saya melihat pola itu berulang ketika kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali jadi bahan obrolan buyer. Rujukan resminya bisa Anda baca dalam dokumen PMK 90 Tahun 2025 yang dipublikasikan di situs Fiskal Kemenkeu: tautan ini. Kalau tidak […]
Tender WtE selalu terdengar heroik: sampah berkurang, listrik bertambah, emisi ditekan. Namun begitu masuk meja engineering, detailnya berubah menjadi daftar risiko yang panjang—mulai dari kualitas feedstock, izin lingkungan, sampai availability guarantee yang sering “terlalu optimistis” di slide presentasi. Perspektif saya ikut terbentuk saat membaca laporan Reuters tentang rencana Danantara Indonesia meluncurkan proyek waste-to-power, karena sinyalnya […]
Fitnah digital selalu datang dengan pola yang mirip: potongan cerita, emosi yang dipancing, lalu ajakan “viralkan”. Yang berubah hanya kanalnya—kadang komentar, kadang video pendek, kadang thread yang seolah rapi. Perkembangan hukum ikut membentuk cara kita menahan diri dan memilih langkah, termasuk pemberitaan dalam laporan Reuters tentang putusan pengadilan Indonesia yang membatasi pengaduan pencemaran nama baik […]
Marketing sekarang hidup dari data: lead form, WhatsApp, pixel, email automation, sampai CRM yang merekam riwayat percakapan. Masalahnya, data yang sama juga bisa jadi sumber risiko—bukan hanya kebocoran, tapi juga komplain pelanggan, reputasi brand, dan sengketa komersial. Rujukan paling dasar yang selalu saya pegang adalah teks resminya: dalam portal peraturan BPK tentang UU No. 27 […]






