Category Archives: Hukum Bisnis & Properti

Kategori Hukum Bisnis & Properti membahas berbagai aspek legal dalam pengembangan dan pengelolaan properti. Di sini pembaca akan menemukan panduan praktis seputar due diligence tanah, penyusunan perjanjian kerja sama, kepatuhan terhadap perizinan, hingga strategi mediasi vs litigasi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis. Konten di kategori ini ditulis dengan pendekatan realistis dari pengalaman lapangan dan praktik bisnis yang dijalankan secara profesional dan berintegritas.

PPN DTP 2026, Buyer Lebih Ramai: Cara Saya Menyaring yang Serius dan Menutup Deal Lebih Cepat

Ilustrasi meja kerja profesional dengan miniatur rumah, dokumen transaksi, dan elemen finansial yang merepresentasikan strategi deal PPN DTP untuk menyaring buyer serius dan mempercepat closing properti.

Pasar properti punya satu kebiasaan yang konsisten: begitu ada insentif, jumlah inquiry naik—tetapi kualitasnya tidak selalu ikut naik. Saya melihat pola itu berulang ketika kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali jadi bahan obrolan buyer. Rujukan resminya bisa Anda baca dalam dokumen PMK 90 Tahun 2025 yang dipublikasikan di situs Fiskal Kemenkeu: tautan ini. Kalau tidak […]

Tender Waste-to-Energy 2026: Kacamata Saya Membaca Risiko EPC dan Skema yang Masuk Akal

Fasilitas waste-to-energy modern dengan instalasi industri dan area operasional yang merepresentasikan analisis risiko EPC waste-to-energy dalam proyek energi berbasis limbah.

Tender WtE selalu terdengar heroik: sampah berkurang, listrik bertambah, emisi ditekan. Namun begitu masuk meja engineering, detailnya berubah menjadi daftar risiko yang panjang—mulai dari kualitas feedstock, izin lingkungan, sampai availability guarantee yang sering “terlalu optimistis” di slide presentasi. Perspektif saya ikut terbentuk saat membaca laporan Reuters tentang rencana Danantara Indonesia meluncurkan proyek waste-to-power, karena sinyalnya […]

Mediasi yang Menang untuk Dua Pihak: Cara Saya Menyelesaikan Sengketa Bisnis Tanpa Drama

Ilustrasi simbol keseimbangan dalam strategi mediasi sengketa bisnis dengan timbangan emas di atas meja rapat profesional bernuansa minimalis.

Sengketa bisnis itu seperti retak rambut di kaca: kecil, tapi kalau dibiarkan bisa menjalar—mulai dari keterlambatan pembayaran, salah tafsir scope kerja, sampai reputasi yang ikut terseret. Banyak orang lupa bahwa Indonesia sudah punya kerangka prosedural yang mendorong penyelesaian damai di pengadilan, termasuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari pengalaman […]

Fitnah Digital Tanpa Panik: SOP “Bukti Dulu” yang Saya Terapkan Saat Brand Diserang

Ilustrasi minimalis SOP bukti serangan reputasi di ruang kerja profesional dengan laptop dan dokumen investigasi tanpa kehadiran manusia

Fitnah digital selalu datang dengan pola yang mirip: potongan cerita, emosi yang dipancing, lalu ajakan “viralkan”. Yang berubah hanya kanalnya—kadang komentar, kadang video pendek, kadang thread yang seolah rapi. Perkembangan hukum ikut membentuk cara kita menahan diri dan memilih langkah, termasuk pemberitaan dalam laporan Reuters tentang putusan pengadilan Indonesia yang membatasi pengaduan pencemaran nama baik […]

UU PDP untuk Bisnis: Checklist Praktis Agar Marketing & CRM Tetap Aman di 2026

Checklist kepatuhan UU PDP untuk bisnis dengan laptop, dokumen audit, dan simbol keamanan data dalam konsep marketing dan CRM yang aman.

Marketing sekarang hidup dari data: lead form, WhatsApp, pixel, email automation, sampai CRM yang merekam riwayat percakapan. Masalahnya, data yang sama juga bisa jadi sumber risiko—bukan hanya kebocoran, tapi juga komplain pelanggan, reputasi brand, dan sengketa komersial. Rujukan paling dasar yang selalu saya pegang adalah teks resminya: dalam portal peraturan BPK tentang UU No. 27 […]